Dampak Dicabutnya BBM Bersubsisi Terhadap Masyarakat, Kebijakan Moneter, dan Kebijakan Fiskal
Oleh AULA NURUL MA'RIFAH
Mahasiswi UIN LAMPUNG
NPM : 1321040240
Abstrak
Adanya rencana untuk mencabut subsidi BBM
oleh pemerintahan yang baru yaitu pemerintahan Jokowi-JK menuai pro dan kontra
masyarakat. Bila pemerintah mencabut subsidi BBM yang berarti harga BBM
otomatis naik, hal ini tentu sangat membebani masyarakat terutama masyarakat
miskin yang selalu terkena dampak akibat kebijakan tersebut. Kebijakan publik yang diambil pemerintah kali ini berimplikasi
pada penghematan APBN yang akan dialokasikan pada sektor lain. Namun dampak
pencabutan subsidi belum dapat dipastikan memakmurkan masyarakat atau tidak
karena pengalihan subsidi juga ditakutkan tidak tepat sasaran. Pemakaiaan BBM
dari tahun ke tahun yang meningkat selalu diimbangi dengan laju pertumbuhan
kendaraan yang mana bahan bakarnya salah satu alasan pembengkakan APBN,
sehingga perlu dilakukan pengkajian guna penerapannya baik secara proses maupun
ketersediaan bahan baku yang akan digunakan sebagai sumber energi alternatif
serta bagaimana pengalihan subsidi tersebut terhadap masyarakat luas.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Kontroversi
pencabutan subsidi BBM bermula dari
tujuan pemerintahan yang baru untuk mengurangi beban APBN serta karena BBM
bersubsidi dinilai tidak tepat sasaran. BBM yang merupakan komoditas dimana
memegang peranan vital dalam semua aktifitas sekonomi, dengan kenaikan tersebut
maka akan memperberat beban hidup masyarakat dan berdampak menurunnya daya beli
masyarakat secara keseluruhan.
Kenaikan harga BBM
selalu menjadi kegaduhan politik dan kontroversi di Indonesia, jika dirata-rata
sepanjang usia berdirinya NKRI, setiap 1,5 tahun harga BBM selalu naik dihitung
sejak kepemimpinan Soekarno-Hatta.
Kebijakan publik
mengenai pencabutan BBM bersubsidi ini ditempuh guna mengurangi beban pada APBN
dan alokasi dari subsidi BBM, Jokowi mengatakan akan mengalihkannya pada sektor
pembangunan, pendidikan, dan masyarakat yang dengan demikian beban ekonomi yang
dirasakan masyarakat dapat ditekan. Namun pertanyaannya, apakah pengalihan
subsidi BBM akan tepat sasaran?
Subsidi BBM pada
faktanya tidak tepat sasaran dan kurang efisien karena hanya menguntungkan
beberapa pihak namun pencabutan subsidi juga akan merugikan banyak pihak
terutama masyarakat menengah kebawah.
Kita ketahui bahwa
kenaikan harga BBM sejak berdirinya NKRI selalu berakibat pada masyarakat kelas
menengah kebawah dari naiknya hampir seluruh kebutuhan baik kebutuhan primer
hingga tersier.
1.2 Rumusan Masalah
- Kebijakan apa
yang digunakan pemerintah guna mencabut subsidi BBM yang akan terealisasi
nanti?
- Bagaimana
dampaknya pada masyarakat akan dicabutnya subsidi BBM tersebut?
- Bagaimana dampak
kebijakan untuk mencabut BBM bersubsidi terhadap kebijakan fiskal?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penulis
disini adalah mengkaji seberapa besar kenaikan harga BBM terhadap masyarakat
Indonesia serta terhadap kebijakan fiskal dan meneter. Apakah ada dampaknya
atau tidak serta apakah baik atau tidak dicabutnya subsidi BBM tersebut.
1.4 Batasan Penelitian
Pada penelitian
ini penulis membatasi masalah kajian yang berkaitan dengan pencabutan subsidi
BBM yang ‘katanya’ akan diberlakukan pada tahun ini. Selanjutnya kebijakan ini
akan dikaitkan dengan APBN, dampak pada masyarakat, dampak pada kebijakan
fiskal, serta kebijakan moneter sendiri.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Kebijakan Ekonomi Publik
Ilmu Ekonomi
Publik adalah cabang Ilmu Ekonomi yang menelaah masalah-masalah ekonomi
khalayak ramai seperti kebijakan subsidi, pajak, regulasi, nasionalisasi,
privatisasi, ketahan-an pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.
Jika kita lihat
diatas, subsidi merupakan salah satu Kebikan Publik yang mana berarti kebijakan
pemerintah dalam menarik BBM bersubsidi merupakan kebijakan publik karena kebijakan ini dikatakan
untuk tujuan kepentingan masyarakat yang dilakukan berupa tindakan pemerintah.
Seperti kita ketahui
bahwa kebijakan publik sendiri:
-
Kebijakan publik dibuat
oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.
-
Kebijakan publik baik
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu.
-
Kebijakan publik
ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
2.2 Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal
adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian
untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran
pemerintah. Kebijakan ini lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan
belanja pemerintah yang erat hubungannya
dengan pajak.
Pada anggaran
defisit kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan pemerintah untuk membuat
pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian
seperti yang terjadi dalam subsidi BBM.
Jika diliat dari
pengertian tersebut maka kenaikkan BBM bukan merupakan kebijakan fiskal namun
bagian dari kebijakan itu sendiri. Kenapa? Karena melonjaknya harga BBM akan
menyebabkan pemerintah mengambil suatu kebijakan fiskal akibat adanya inflasi.
2.3 Dampak Kenaikan BBM Pada Masyarakat
Jika BBM naik maka
sejumlah barang juga akan ikut naik. Dari sektor ekonomi mastarakat, akan
berdampak menurunnya daya beli masyarakat karena kenaikan BBM akan dibarengi
dengan kenaikan tarif listrik, transportasi, dan berbagai jenis produk lainnya.
Golongan masyarakat yang sangat merasakan dampaknya adalah masyarakat miskin.
Tak hanya itu
saja, bahkan biaya pendidikan, kesehatan serta biaya penunjang lain pun
mengalami kenaikan sehingga bagi masyarakat tertentu ada yang tak menikmati
pendidikan serta kesehatan dengan layak.
Sejumlah program
yang dibuat pemerintah baru seperti 3 kartu sakti yang membantu disektor
pendidikan serta kesehatan dianggap cukup mampu membantu hanya saja faktanya
belum dapat dilihat karena pemerintahan yang baru ini baru saja berjalan
beberapa bulan. Kita harus menunggu untuk melihat hasilnya dan diharapkan hal
tersebut tidak jauh dari prakiraan atau tujuan dibuatnya program-program
tersebut serta kedepannya pemerintah dan masyarakat harus sama-sama belajar
untuk meperbaikinya.
Selanjutnya,
anggaran yang tadinya untuk subsidi BBM harus mampu dialokasikan dengan baik
yang mana akan meningkatkan ekonomi mikro. Kegiatan perdagangan untuk memenuhi
kebutuhan dalam negeri juga perlu ditingkatkan dan dipenuhi sehingga mengurangi
impor dan kemudian meningkatkan ekspor.
2.4 Pengaruh Kenaikan Harga
BBM dengan Kebijakan Moneter
Kenaikan harga BBM
mengakibatkan naiknya harga biaya produksi suatu barang atau jasa. Kebijakan
monter sendiri dapat diambil pemerintal untuk mengatasinya dengan cara:
A.
Politik Diskonto
Untuk mengatasi terjadinya inflasi, maka bank sentral harus mengurangi
jumlah uang yang beredar dengan cara bank sentral akan menaikan tingkat suku
bunga pinjaman kepada bank umum. Kebijakan ini juga disebut dengan Rediscount
Policy atau kebijakan suku bunga.
B.
Politik Pasar Terbuka (Open Market Policy)
Dalam politik pasar terbuka, bank sentral akan menjual (jika terjadi
inflasi) atau membeli (jika terjadi deflasi) surat-surat berharga kepada masyarakat,
sehingga ada arus uang yang masuk dari masyarakat ke bank sentral.
C
Menaikan Cash Ratio (Persediaan Kas)
Cash Ratio merupakan perbandingan antara kekayaan suatu bank dengan
kewajiban yang harus dibayarkan. Untuk mengatasi inflasi, bank sentral akan
menaikan cadangan kas bank-bank umum sehingga jumlah uang yang bisa diedarkan
oleh bank umum kepada masyarakat akan berkurang.
D.
Kebijakan Kredit Selektif (Selective Credit Control)
Untuk mengatasi inflasi atau mengurangi jumlah uang yang beredar di
masyarakat, maka diambil kebijakan memperketat kredit atau pinjaman bagi
masyarakat.
E.
Margin Requirements
Kebijakan ini digunakan untuk membatasi penggunaan untuk tujuan-tujuan
pembelian surat berharga.
2.5 Pengaruh Kenaikan Harga
BBM dengan Kebijakan Fiskal
Dalam kebijakan fiskal, untuk mengatasi inflasi pemerintah
harus mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Dalam hal
penerimaan, pemerintah bisa menaikan tarif pajak, sehingga jumlah penerimaan
pemerintah meningkat. Kebijakan yang kedua adalah Expenditure Reducing,
yakni mengurangi pengeluaran yang konsumtif, sehingga akan mempengaruhi
terhadap permintaan (Demand Full Inflation).
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Kenaikan harga BBM selalu berpengaruh dengan kenaikan
harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan yang lain, BBM merupakan faktor bahan
baku yang utama bagi sektor industri. Sehingga dampak kenaikan harga BBM akan
sangat dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya kalangan masyarakat kecil.
Kenaikan BBM tidak hanya menimbulkan dampak negatif saja tetapi juga
menimbulkan dampak positif seperti hematnya APBN.
Dampak yang signifikan akan terjadi pada tingkat inflasi dan
pada kondisi perekonomian nasional. Dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi
adalah akan terjadi kenaikan pada tingkat persentase inflasi. Jumlah uang yang
beredar di masyarakat akan bertambah, dan akan berdampak pula pada harga
berbagai jenis barang dan jasa. Kondisi perekonomian akan mengalami penurunan,
ketidakstabilan akan terjadi. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi
adalah dengan menetapkan kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan Rill namun pembahasan yang penulis buat hanya
untuk kebijakan fiskal dan moneter saja.
3.2 Saran
Diharapkan pemerintah dapat menekan laju inflasi dan
mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena dampak
yang ditimbulkannya akan sangat luas. Serta pemerintah lebih memperdulikan
kesejahteraan rakyat.
Dan untuk kita,
masyarakat sendiri harus berhati-hati dalam menggunakan BBM karena bagaimanapun
akan terlalu banyak dampak jika kita menggunakan BBM secara berlebih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar