Pengertian Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Prinsip Pinjaman Daerah

Harus merupakan inisiatif pemda, merupakan alternatif sumber pendapatan APBD untuk menutup defisit, pemda dilarang pinjam langsung ke luar negeri, pemda tdk dpt memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.

Sumber Pendapatan Daerah

# Pendapatan asli daerah (pajak hotel, restoran, sarang burung walet, reklame, etc) 

# Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengolahan kekayaan daerah yg dipisahkan, dana perimbangan (dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dr edsa,kota, pertambangan SDA) 

Wewenang OJK

- Pengawasan & pengaturan mengenai segala kelembagaan bank yg mencakup izin pendirian bank, pembukaan kantor bank, rencana kerja, anggaran dasar, kepemilikan, SDM, marger, akuisisi bank, dan pencabutan izin bank. 

- Pengawasan & pengaturan mengenai kesehahatan bank mencakup rentabilitas, likuiditas, batas kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, pencadangan bank, laporan bank yg berhubungan dgn kinerja bank, sistem informasi peminjam, standar akuntansi bank. 

- Pengawasan & pengaturan mengenai aspek kehati-hatian bank yg mencakup tata kelola bank, manajemen resiko, pemeriksaan bank.

Tugas OJK

> Mengawasi & mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan. 

> Mengawasi & mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal. 

> Mengawasi & mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang dana pensiun, peransuransian, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Hubungan kelembangaan OJK dgn BI

Hubungan kelembangaan OJK dgn BI : dalam melaksanakan tugasnya, ojk berkoordinasi dgn BI dlm membuat peraturan, pengawasan di bidang perbankan, antara lain: 
1) kewajiban pemenuhan modal minimum bank 
2) sistem informasi perbankan yg terpadu 
3) kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valas, & pinjaman komersial luar negeri 
4) produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya 
5) penentuan institusi bank yang masih kategori systemically importan bank 
6) data lain yg dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Hutang Luar Negeri

Hutang LN Adanya transfer negatif à menempatkan beban dalam anggaran negara daripada menjadi sumber pembiayaan  Rasio Pembayaran Utang terhadap Belanja Negara à belanja negara harusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan tp krn harus membayar hutang maka kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan jd terbatas. Alokasi Dana dari hutang? à efektifkah untuk dorong pertumbuhan ekonomi? Faktor Penyebab Hutang LN : Defisit transaksi berjalan, meningkatnya kebutuhan investasi, inflasi Menjadikan hutang dgb tambahan/penutup kebutuhan langkah darurat, jika langkah strategis udh dilakukan namun masih kurang (pajak, laba bumn, etc) Pinjaman Multilateral- badan internasional IMF, Word Bank, ADB, IDB Bilateral pinjaman dari bbrapa bank dan lembaga keuangan bukan bank internasional masalah terjadinya hutang : kurangnya modal, karena hutang yg lama jatuh tempo. Dampaknya bisa ketergantungan