Dampak Dicabutnya BBM Bersubsisi Terhadap Masyarakat, Kebijakan Moneter, dan Kebijakan Fiskal

Dampak Dicabutnya BBM Bersubsisi Terhadap Masyarakat, Kebijakan Moneter, dan Kebijakan Fiskal  

Oleh AULA NURUL MA'RIFAH

Mahasiswi UIN LAMPUNG

NPM : 1321040240

Abstrak

Adanya rencana untuk mencabut subsidi BBM oleh pemerintahan yang baru yaitu pemerintahan Jokowi-JK menuai pro dan kontra masyarakat. Bila pemerintah mencabut subsidi BBM yang berarti harga BBM otomatis naik, hal ini tentu sangat membebani masyarakat terutama masyarakat miskin yang selalu terkena dampak akibat kebijakan tersebut. Kebijakan publik yang diambil pemerintah kali ini berimplikasi pada penghematan APBN yang akan dialokasikan pada sektor lain. Namun dampak pencabutan subsidi belum dapat dipastikan memakmurkan masyarakat atau tidak karena pengalihan subsidi juga ditakutkan tidak tepat sasaran. Pemakaiaan BBM dari tahun ke tahun yang meningkat selalu diimbangi dengan laju pertumbuhan kendaraan yang mana bahan bakarnya salah satu alasan pembengkakan APBN, sehingga perlu dilakukan pengkajian guna penerapannya baik secara proses maupun ketersediaan bahan baku yang akan digunakan sebagai sumber energi alternatif serta bagaimana pengalihan subsidi tersebut terhadap masyarakat luas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kontroversi pencabutan subsidi BBM  bermula dari tujuan pemerintahan yang baru untuk mengurangi beban APBN serta karena BBM bersubsidi dinilai tidak tepat sasaran. BBM yang merupakan komoditas dimana memegang peranan vital dalam semua aktifitas sekonomi, dengan kenaikan tersebut maka akan memperberat beban hidup masyarakat dan berdampak menurunnya daya beli masyarakat secara keseluruhan.

Kenaikan harga BBM selalu menjadi kegaduhan politik dan kontroversi di Indonesia, jika dirata-rata sepanjang usia berdirinya NKRI, setiap 1,5 tahun harga BBM selalu naik dihitung sejak kepemimpinan Soekarno-Hatta.

Kebijakan publik mengenai pencabutan BBM bersubsidi ini ditempuh guna mengurangi beban pada APBN dan alokasi dari subsidi BBM, Jokowi mengatakan akan mengalihkannya pada sektor pembangunan, pendidikan, dan masyarakat yang dengan demikian beban ekonomi yang dirasakan masyarakat dapat ditekan. Namun pertanyaannya, apakah pengalihan subsidi BBM akan tepat sasaran?

Subsidi BBM pada faktanya tidak tepat sasaran dan kurang efisien karena hanya menguntungkan beberapa pihak namun pencabutan subsidi juga akan merugikan banyak pihak terutama masyarakat menengah kebawah.

Kita ketahui bahwa kenaikan harga BBM sejak berdirinya NKRI selalu berakibat pada masyarakat kelas menengah kebawah dari naiknya hampir seluruh kebutuhan baik kebutuhan primer hingga tersier.

1.2 Rumusan Masalah

- Kebijakan apa yang digunakan pemerintah guna mencabut subsidi BBM yang akan terealisasi nanti?

- Bagaimana dampaknya pada masyarakat akan dicabutnya subsidi BBM tersebut?

- Bagaimana dampak kebijakan untuk mencabut BBM bersubsidi terhadap kebijakan fiskal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis disini adalah mengkaji seberapa besar kenaikan harga BBM terhadap masyarakat Indonesia serta terhadap kebijakan fiskal dan meneter. Apakah ada dampaknya atau tidak serta apakah baik atau tidak dicabutnya subsidi BBM tersebut.

1.4 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini penulis membatasi masalah kajian yang berkaitan dengan pencabutan subsidi BBM yang ‘katanya’ akan diberlakukan pada tahun ini. Selanjutnya kebijakan ini akan dikaitkan dengan APBN, dampak pada masyarakat, dampak pada kebijakan fiskal, serta kebijakan moneter sendiri.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Kebijakan Ekonomi Publik

Ilmu Ekonomi Publik adalah cabang Ilmu Ekonomi yang menelaah masalah-masalah ekonomi khalayak ramai seperti kebijakan subsidi, pajak, regulasi, nasionalisasi, privatisasi, ketahan-an pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Jika kita lihat diatas, subsidi merupakan salah satu Kebikan Publik yang mana berarti kebijakan pemerintah dalam menarik BBM bersubsidi merupakan kebijakan publik karena kebijakan ini dikatakan untuk tujuan kepentingan masyarakat yang dilakukan berupa tindakan pemerintah.

Seperti kita ketahui bahwa kebijakan publik sendiri:

-                 Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.

-                 Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu.

-                 Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

2.2 Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah yang  erat hubungannya dengan pajak.

Pada anggaran defisit kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian seperti yang terjadi dalam subsidi BBM.

Jika diliat dari pengertian tersebut maka kenaikkan BBM bukan merupakan kebijakan fiskal namun bagian dari kebijakan itu sendiri. Kenapa? Karena melonjaknya harga BBM akan menyebabkan pemerintah mengambil suatu kebijakan fiskal akibat adanya inflasi.

2.3 Dampak Kenaikan BBM Pada Masyarakat

Jika BBM naik maka sejumlah barang juga akan ikut naik. Dari sektor ekonomi mastarakat, akan berdampak menurunnya daya beli masyarakat karena kenaikan BBM akan dibarengi dengan kenaikan tarif listrik, transportasi, dan berbagai jenis produk lainnya. Golongan masyarakat yang sangat merasakan dampaknya adalah masyarakat miskin.

Tak hanya itu saja, bahkan biaya pendidikan, kesehatan serta biaya penunjang lain pun mengalami kenaikan sehingga bagi masyarakat tertentu ada yang tak menikmati pendidikan serta kesehatan dengan layak.

Sejumlah program yang dibuat pemerintah baru seperti 3 kartu sakti yang membantu disektor pendidikan serta kesehatan dianggap cukup mampu membantu hanya saja faktanya belum dapat dilihat karena pemerintahan yang baru ini baru saja berjalan beberapa bulan. Kita harus menunggu untuk melihat hasilnya dan diharapkan hal tersebut tidak jauh dari prakiraan atau tujuan dibuatnya program-program tersebut serta kedepannya pemerintah dan masyarakat harus sama-sama belajar untuk meperbaikinya.

Selanjutnya, anggaran yang tadinya untuk subsidi BBM harus mampu dialokasikan dengan baik yang mana akan meningkatkan ekonomi mikro. Kegiatan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga perlu ditingkatkan dan dipenuhi sehingga mengurangi impor dan kemudian meningkatkan ekspor.

2.4 Pengaruh Kenaikan Harga BBM dengan Kebijakan Moneter

Kenaikan harga BBM mengakibatkan naiknya harga biaya produksi suatu barang atau jasa. Kebijakan monter sendiri dapat diambil pemerintal untuk mengatasinya dengan cara:

A.      Politik Diskonto

Untuk mengatasi terjadinya inflasi, maka bank sentral harus mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara bank sentral akan menaikan tingkat suku bunga pinjaman kepada bank umum. Kebijakan ini juga disebut dengan Rediscount Policy atau kebijakan suku bunga.

B.      Politik Pasar Terbuka (Open Market Policy)

Dalam politik pasar terbuka, bank sentral akan menjual (jika terjadi inflasi) atau membeli (jika terjadi deflasi) surat-surat berharga kepada masyarakat, sehingga ada arus uang yang masuk dari masyarakat ke bank sentral.

C      Menaikan Cash Ratio (Persediaan Kas)

Cash Ratio merupakan perbandingan antara kekayaan suatu bank dengan kewajiban yang harus dibayarkan. Untuk mengatasi inflasi, bank sentral akan menaikan cadangan kas bank-bank umum sehingga jumlah uang yang bisa diedarkan oleh bank umum kepada masyarakat akan berkurang.

D.      Kebijakan Kredit Selektif (Selective Credit Control)

Untuk mengatasi inflasi atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka diambil kebijakan memperketat kredit atau pinjaman bagi masyarakat.

E.      Margin Requirements

Kebijakan ini digunakan untuk membatasi penggunaan untuk tujuan-tujuan pembelian surat berharga.

2.5 Pengaruh Kenaikan Harga BBM dengan Kebijakan Fiskal

Dalam kebijakan fiskal, untuk mengatasi inflasi pemerintah harus mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Dalam hal penerimaan, pemerintah bisa menaikan tarif pajak, sehingga jumlah penerimaan pemerintah meningkat.  Kebijakan yang kedua adalah Expenditure Reducing, yakni mengurangi pengeluaran yang konsumtif, sehingga akan mempengaruhi terhadap permintaan (Demand Full Inflation).

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kenaikan harga BBM selalu berpengaruh dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan yang lain, BBM merupakan faktor bahan baku yang utama bagi sektor industri. Sehingga dampak kenaikan harga BBM akan sangat dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya kalangan masyarakat kecil. Kenaikan BBM tidak hanya menimbulkan dampak negatif saja tetapi juga menimbulkan dampak positif seperti hematnya APBN.

Dampak yang signifikan akan terjadi pada tingkat inflasi dan pada kondisi perekonomian nasional. Dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi adalah akan terjadi kenaikan pada tingkat persentase inflasi. Jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah, dan akan berdampak pula pada harga berbagai jenis barang dan jasa. Kondisi perekonomian akan mengalami penurunan, ketidakstabilan akan terjadi. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi adalah dengan menetapkan kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan Rill namun pembahasan yang penulis buat hanya untuk kebijakan fiskal dan moneter saja.

3.2 Saran

Diharapkan pemerintah dapat menekan laju inflasi dan mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena dampak yang ditimbulkannya akan sangat luas. Serta pemerintah lebih memperdulikan kesejahteraan rakyat.

Dan untuk kita, masyarakat sendiri harus berhati-hati dalam menggunakan BBM karena bagaimanapun akan terlalu banyak dampak jika kita menggunakan BBM secara berlebih.